https://serojanews.com

  • Riau
  • Korupsi
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekbis
  • Nasional
  • Ragam
  • Lingkungan
  • Olahraga
  • Indeks

  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Info Iklan

https://serojanews.com

https://serojanews.com

  • Beranda
  • ";
  • Riau
  • Korupsi
  • Hukum
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekbis
  • Nasional
  • Ragam
  • Lingkungan
  • Olahraga
  • Indeks

Beranda

Riau

Korupsi

Hukum

Pemerintahan

Peristiwa

Politik

Ekbis

Nasional

Ragam

Lingkungan

Olahraga

Terkini

•   PH Terdakwa Moritius Umbu Bohongi Majelis Hakim PN Batam Dalam Persidangan  •   GMKI Batam Gelar Konfercab, Pilih Nyongki Willem Bahlol sebagai Ketua Baru •   Dugaan Korupsi Rp704,9 Juta Eks DPRD Mandek di Kejari, GEMMPAR Ancam Demo Besar-Besaran •   Demo Dugaan Korupsi dan Gratifikasi SPMB Tahun 2025 di Kejati Riau Mendadak Batal, Ada Apa?
Info Iklan Pedoman Media Redaksi Disclaimer Tentang Kami
Home › Ragam › Dampak Penjajahan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia, Ini Sejarah dan Perkembangannya

Dampak Penjajahan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia, Ini Sejarah dan Perkembangannya

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:07 WIB,  
Penulis : Redaksi
Dampak Penjajahan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia, Ini Sejarah dan Perkembangannya

Pada zaman Jepang, jumlah sekolah dasar memang menurun. Meski begitu, Jepang menghapus sistem pendidikan ala Belanda yang membeda-bedakan status sosial (Wikipedia Commons)

SEROJANEWS.COM - Meskipun berlangsung hanya selama tiga tahun (1942-1945), penjajahan Jepang di Indonesia meninggalkan jejak yang mendalam, terutama dalam sektor pendidikan. Berbagai perubahan yang diterapkan selama periode tersebut berdampak positif maupun negatif bagi sistem pendidikan yang ada.

Pada era pendudukan Jepang, sejumlah ahli sepakat bahwa kondisi pendidikan mengalami kemunduran yang signifikan jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya, sehingga masyarakat harus hidup di bawah kondisi genting yang berimbas pada dunia pendidikan. Para pengajar dipaksa untuk bekerja di bawah kendali Jepang, sementara anak-anak juga turut dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, menyebabkan banyak di antaranya terpaksa putus sekolah. Data menunjukkan, jumlah sekolah dasar menurun drastis dari 17.848 pada tahun ajaran 1940/1941 menjadi 15.069 pada tahun ajaran 1944/1945. Selain itu, jumlah guru juga berkurang dari 45.415 menjadi 36.287, memicu tingginya angka putus sekolah dan buta huruf di kalangan anak-anak.

Namun, di balik kemunduran tersebut, terdapat sejumlah kebijakan yang membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan. Jepang memperkenalkan jenjang pendidikan dasar yang seragam selama enam tahun, memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan, seperti anak-anak dari keluarga miskin. Kebijakan ini secara efektif menghapus diskriminasi yang pernah ada pada masa kolonial Belanda.

Perubahan bahasa pengantar juga menjadi salah satu dampak signifikan dari penjajahan Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Sistem pendidikan yang mengacu pada kelas sosial yang diterapkan pada era Hindia Belanda pun dihapus, menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan di kalangan semua anak.

Penutupan sekolah-sekolah berbahasa Belanda juga mengubah dinamika pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, penutupan Hollandsche Chineesche School (HCS) mengakibatkan anak-anak keturunan Tionghoa kembali ke sekolah berbahasa Mandarin. Sekolah swasta baru yang dibentuk juga harus beradap di bawah pengawasan ketat pemerintah Jepang.

Guru-didik pun berpartisipasi dalam pelatihan untuk menyebarluaskan doktrin Hakko Ichiu, yang menjelaskan ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang. Meski demikian, pelatihan ini juga termasuk pengajaran disiplin militer yang keras dan doktrin semangat Jepang.

Dalam jangka panjang, dampak penjajahan Jepang terhadap pendidikan Indonesia cukup signifikan. Meskipun Jepang bertujuan untuk memenuhi kepentingan perang, mereka tetap memberikan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa perubahan penting mencakup:

Perubahan Kurikulum: Kurikulum baru yang memperkenalkan pelajaran matematika, sains, dan militer, menggantikan pelajaran yang dianggap tidak esensial.
Peningkatan Jumlah Sekolah: Pembangunan banyak sekolah baru, termasuk institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.
Pendidikan Wajib: Jepang menerapkan sistem pendidikan wajib meskipun banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan.
Peningkatan Kualitas Guru: Pelatihan guru baru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru didirikan.

Setelah Indonesia merdeka, sejumlah perubahan signifikan dilaksanakan dalam sistem pendidikan. Pemerintah Indonesia membentuk sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, menetapkan pendidikan dasar wajib, serta mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Pendaftaran Universitas Indonesia pada tahun 1950 menandai era baru dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Meskipun warisan Jepang dalam sistem pendidikan memiliki banyak aspek negatif, era ini juga membuka peluang untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan dan pelajaran dari masa lalu akan terus berperan dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia ke depan.

Editor : Admin
Sumber : Berbagai Sumber

TOPIK TERKAIT

BelandaJepangIndonesiaPenjajahanPendidikan
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • DPP LP3I Satukan Visi Dan Misi Ciptakan Kondusifitas Pilkada Serentak 2024
    Daerah

    DPP LP3I Satukan Visi Dan Misi Ciptakan Kondusifitas Pilkada Serentak 2024

    Jumat, 01 Nov 2024 | 11:43 WIB
  • Ketua PETIR Sesalkan Pelayanan Pemerintah di Gedung Kementrian ATR/BPN Jesayas: "Pembuatan Sertifikat Dipersulit"
    Peristiwa

    Ketua PETIR Sesalkan Pelayanan Pemerintah di Gedung Kementrian ATR/BPN Jesayas: "Pembuatan Sertifikat Dipersulit"

    Kamis, 24 Okt 2024 | 17:39 WIB
  • Jaksa Agung RI Terima Kunjungan Menteri PERKIM RI Bahas Pengadaan Lahan Permukiman Rakyat
    Pemerintah

    Jaksa Agung RI Terima Kunjungan Menteri PERKIM RI Bahas Pengadaan Lahan Permukiman Rakyat

    Rabu, 23 Okt 2024 | 17:44 WIB
  • Forum LSM Riau Bersatu Klarifikasi Pemberitaan Aksi Unjuk Rasa, Robert: "Aspirasi Kita Tidak Mengandung Unsur Kepentingan"
    Daerah

    Forum LSM Riau Bersatu Klarifikasi Pemberitaan Aksi Unjuk Rasa, Robert: "Aspirasi Kita Tidak Mengandung Unsur Kepentingan"

    Rabu, 25 Sep 2024 | 21:49 WIB
  • Indodax Belum Terdaftar Jadi Anggota Bursa Kripto Indonesia CFX
    Ekbis

    Indodax Belum Terdaftar Jadi Anggota Bursa Kripto Indonesia CFX

    Senin, 16 Sep 2024 | 15:57 WIB

Terpopuler

  • 01

    Dugaan Korupsi Halte dan Subsidi Transmetro, PETIR Laporkan Kepala UPT Sarwono

    Rabu, 13 Agu 2025 - 19:29 WIB
  • 02

    Polres Siak Gagalkan Peredaran Narkotika, Dua Pemuda Diamankan

    Sabtu, 16 Agu 2025 - 02:19 WIB
  • 03

    Tahanan Rutan Kelas IIA Batam Dipukuli Diminta Bayar Uang Sel Rp3,5 Juta

    Senin, 25 Agu 2025 - 16:45 WIB
  • 04

    Tragis! Terjatuh Gegara Hindari Jalan Berlubang, Driver Ojol Tewas Ditabrak, Penabrak Kabur

    Sabtu, 23 Agu 2025 - 18:53 WIB
  • 05

    Dikira Monyet, Pemburu di Parlilitan Salah Sasaran Tembak Kerabat Sendiri Hingga Tewas

    Selasa, 12 Agu 2025 - 00:46 WIB

TERBARU

  • PH Terdakwa Moritius Umbu Bohongi Majelis Hakim PN Batam Dalam Persidangan 

    PH Terdakwa Moritius Umbu Bohongi Majelis Hakim PN Batam Dalam Persidangan 

    Kamis, 11 Sep 2025 | 00:16 WIB
  • GMKI Batam Gelar Konfercab, Pilih Nyongki Willem Bahlol sebagai Ketua Baru

    GMKI Batam Gelar Konfercab, Pilih Nyongki Willem Bahlol sebagai Ketua Baru

    Selasa, 09 Sep 2025 | 21:27 WIB
  • Dugaan Korupsi Rp704,9 Juta Eks DPRD Mandek di Kejari, GEMMPAR Ancam Demo Besar-Besaran

    Dugaan Korupsi Rp704,9 Juta Eks DPRD Mandek di Kejari, GEMMPAR Ancam Demo Besar-Besaran

    Selasa, 09 Sep 2025 | 20:36 WIB
  • Demo Dugaan Korupsi dan Gratifikasi SPMB Tahun 2025 di Kejati Riau Mendadak Batal, Ada Apa?

    Demo Dugaan Korupsi dan Gratifikasi SPMB Tahun 2025 di Kejati Riau Mendadak Batal, Ada Apa?

    Selasa, 09 Sep 2025 | 19:03 WIB
  • Jenuh Tunggu Sidang, Ibu-Ibu di PN Batam Sibuk Cucuk Plastik

    Jenuh Tunggu Sidang, Ibu-Ibu di PN Batam Sibuk Cucuk Plastik

    Selasa, 09 Sep 2025 | 11:36 WIB
  • JPU Tak Siap, Sidang Tuntutan Perkara Rokok Ilegal Ditunda Untuk Kedua Kalinya

    JPU Tak Siap, Sidang Tuntutan Perkara Rokok Ilegal Ditunda Untuk Kedua Kalinya

    Senin, 08 Sep 2025 | 16:10 WIB
  • Teladan Abadi Nabi Muhammad SAW Untuk Kesalehan Kepemimpinan Nasional

    Teladan Abadi Nabi Muhammad SAW Untuk Kesalehan Kepemimpinan Nasional

    Jumat, 05 Sep 2025 | 17:33 WIB
  • Tanggung Jawab Atas Kerusuhan Unjukrasa, PETIR Desak Prabowo Copot Kapolri

    Tanggung Jawab Atas Kerusuhan Unjukrasa, PETIR Desak Prabowo Copot Kapolri

    Rabu, 03 Sep 2025 | 13:47 WIB


  • KATEGORI
  • Daerah
  • Korupsi
  • Hukrim
  • Pemerintah
  • Peristiwa
  • Politik
  • KATEGORI
  • Ekbis
  • Nasional
  • Ragam
  • Lingkungan
  • Olahraga
  • INFORMASI
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Pedoman Media
  • Info Iklan
Copyright © SerojaNEWS.com