Home › Pemerintah › Aksi Premanisme Ormas Jadi Penghambat Investasi di Indonesia
Aksi Premanisme Ormas Jadi Penghambat Investasi di Indonesia
Menko Airlangga Hartato (Doc//Google.Detik)
SEROJANEWS.COM, JAKARTA - Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dinilai sebagai penyebab utama kegagalan investasi di Indonesia, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Dalam menghadapi masalah ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan pendalaman dan inventarisasi terhadap ormas-ormas yang terlibat dalam praktik premanisme untuk diambil tindakan lebih lanjut.
"Tentu kita akan lihat satu-satu lagi. Banyak yang kita inventarisir," ungkap Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Detik finance.com pada Kamis malam (13/3/2025).
Keluhan mengenai aksi ormas ini pertama kali disampaikan oleh para pengusaha kawasan industri. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa banyak ormas yang meminta "jatah" terkait operasional kegiatan usaha, termasuk dalam penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.
"Rebutan limbah ekonomis ini sudah menjadi persoalan bagi investor yang telah memilih kavling. Segera setelah kabar tersebut terdengar, ormas sudah datang meminta jatah," jelas Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kementerian Perindustrian pada Kamis (6/2/2025).
Sanny menambahkan, pengusaha sudah berusaha melibatkan Kepala Desa dalam penentuan kavling untuk pengelolaan limbah. Namun, seringkali pergantian Kepala Desa menyebabkan masalah ini muncul kembali.
"Setelah menentukan kavling untuk pak Mustofa, tiba-tiba Kepala Desanya ganti, dan ormas datang lagi mendemo meminta agar dikembalikan kepada pak Ali. Ini menjadi masalah yang berulang," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga menyoroti isu ini. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat setempat, karena hasil investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan usaha lokal.
"Kita perlu ada diskusi komunitas yang lebih baik. Investasi yang lancar akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," kata Rosan usai acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap aksi premanisme ormas yang diduga memalak pengusaha di kawasan industri. Menurutnya, jika terbukti, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
"Itu jelas melanggar hukum. Jika memalak, maka itu adalah tindakan pidana," tegas Yassierli pada Selasa (11/3/2025).
Ketika ditanya tentang kemungkinan membuka lapangan kerja baru bagi anggota ormas sebagai solusi untuk mengurangi praktik premanisme, Yassierli menganggap ide tersebut menarik dan menyatakan bahwa hal itu membutuhkan perhatian khusus.
"Kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja," tutupnya
Komentar Via Facebook :