Home › Lingkungan › Pagar Laut Ilegal di Tangerang Tetap Berdiri, WALHI: "Pemerintah Harus Bertanggung Jawab"
Pagar Laut Ilegal di Tangerang Tetap Berdiri, WALHI: "Pemerintah Harus Bertanggung Jawab"
SEROJANEWS.COM, TANGERANG - Suara ombak yang biasanya tenang di perairan Utara Tangerang tertutup oleh bayang-bayang pagar laut ilegal yang masih berdiri tegak, merusak ekosistem dan kehidupan nelayan setempat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tidak tinggal diam dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Bersama masyarakat, mereka menuntut pembongkaran sisa pagar laut, pemulihan ekosistem yang telah rusak, dan akses melaut yang layak bagi para nelayan.
“Ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah keadilan bagi masyarakat pesisir,” tegas Ferry Widodo, Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat WALHI, dikutip tulisan Kabar6.com, Senin (17/3).
Ia mengungkapkan bahwa sikap pemerintah yang lemah dalam mengatasi isu lingkungan dan sosial telah menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di laut.
Di tengah konflik ini, masyarakat Desa Kohod yang terpaksa mengandalkan hasil laut merasa dikhianati. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka.
“Kami ingin suara masyarakat didengar. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan adalah langkah penting untuk menghindari konflik di masa mendatang,” tambahnya.
WALHI juga menuntut adanya audit independen untuk memastikan proses pembongkaran pagar laut dilakukan dengan transparansi. "Pemerintah harus bertanggung jawab atas klaim yang mereka sampaikan kepada publik dan mengakhiri praktik pembohongan," seru Ferry dengan jelas.
Dilokasi kejadian menunjukkan bahwa pagar laut sepanjang 1,5 kilometer itu masih berdiri, dikelilingi kegiatan penyedotan pasir laut yang diduga berkaitan dengan proyek reklamasi oleh PT Agung Sedayu Grup. Dani Ismanto, tenaga ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sayangnya ia memilih untuk tidak berkomentar saat dikonfirmasi.
Masyarakat meminta agar Pemerintah mendukung upaya mendapatkan keadilan yang layak bagi kehidupan mereka.
Komentar Via Facebook :