Home › Korupsi › Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Beli Mobil Dinas Baru Saat Kota Defisit
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Beli Mobil Dinas Baru Saat Kota Defisit
Belanja Mobil Melalui E Catalog (Ilustrasi)
SEROJANEWS.COM, PEKANBARU – Di tengah kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang mengalami defisit, kabar mengejutkan muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Empat pimpinan DPRD dikabarkan menerima mobil dinas baru, yang diduga dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, tiga unit mobil baru berjenis Honda All New Accord RS e:HEV diperuntukkan bagi Wakil Ketua DPRD, sementara satu unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV diberikan kepada Ketua DPRD, Muhammad Isa Lahamid (PKS). Pembelian mobil dinas ini dilakukan akhir tahun 2024 dengan total anggaran mencapai sekitar Rp3,6 miliar, terdiri dari Rp2.796.300.000 untuk tiga unit dan Rp800.900.000 untuk satu unit.
Tiga Wakil Ketua DPRD yang mendapatkan mobil dinas baru tersebut adalah Tengku Azwendi Fajri (Demokrat), Andry Saputra (Gerindra), dan Muhammad Dikky Suryadi (PDI-P). Meski demikian, keempat pimpinan ini dikabarkan berusaha menyembunyikan mobil baru tersebut dari publik dengan menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor DPRD.
Menanggapi tudingan ini, Andry Saputra membantah adanya pengadaan mobil dinas baru. Ia menegaskan, "Gak ada itu, jelas sekarang kita lagi efisiensi. Lihat saja di anggaran APBD 2025, apakah ada pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Sampai hari ini pun saya sendiri masih memakai mobil pribadi."
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhammad Dikky Suryadi, yang mengaku masih menggunakan mobil lama untuk keperluan dinas. "Gak tahu soal itu. Kita aja masih pakai mobil lama."
Sementara itu, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Pekanbaru, Firman Hadi, mengaku bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dalam pengadaan mobil dinas tersebut, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dalam situasi di mana banyak pihak mengharapkan adanya efisiensi anggaran, pengeluaran besar untuk mobil dinas pimpinan DPRD ini menuai kritik dan memunculkan pertanyaan terkait prioritas penggunaan anggaran daerah
Komentar Via Facebook :