Home › Hukrim › Aktivis Pelapor Mafia Sawit di Riau Ditangkap OTT, Organisasi Jurnalis Sebut Rekayasa Politik
Aktivis Pelapor Mafia Sawit di Riau Ditangkap OTT, Organisasi Jurnalis Sebut Rekayasa Politik
Leo Siagian Ketua Umum Forum Jurnalis Peduli Keadilan (FJPK) dan Mantan Aktivis Eksponen Angkatan 66 Jakarta
SEROJANEWS.COM, PEKANBARU – Penangkapan seorang aktivis yang diduga melakukan pemerasan di Riau menuai kritik keras dari kalangan organisasi jurnalis dan mantan aktivis. Leo Siagian (74), Ketua Umum Forum Jurnalis Peduli Keadilan (FJPK), menilai penangkapan itu penuh kejanggalan dan berbau rekayasa politik.
JS (35 th) ditangkap Polda Riau dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 Oktober 2025, terkait dugaan pemerasan terhadap sebuah perusahaan. Leo Siagian, mantan wartawan istana era Soeharto yang akrab disapa Bang Leo, menyoroti sejumlah ketidakberesan dalam proses hukum yang dijalani JS.
"Tindakan aparat tersebut diduga sarat rekayasa dan tidak sesuai prosedur. Yah, namanya juga sudah atensi dari atasan, ya kan?" kata Leo dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Ia menuding penangkapan JS lebih merupakan upaya pembungkaman terhadap seorang pengungkap fakta. "JS ditangkap karena menyuarakan kebenaran. Ini bukan real kriminal, melainkan mengkriminalisasi," ujarnya.
Leo juga mengaitkan kasus ini dengan aktivitas JS yang selama ini vokal mengungkap praktik ilegal di sektor perkebunan sawit. Ia mempertanyakan kelanjutan hukum untuk perusahaan-perusahaan besar yang bermasalah.
Ia menyebut salah satu temuan JS adalah aliran dana insentif biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurut data yang dihimpun organisasinya, sedikitnya 23 perusahaan menerima insentif senilai Rp57,7 triliun sepanjang 2016–2020.
"Salah satunya PT Ciliandra Perkasa yang terlibat menerima aliran dana tersebut sebesar Rp2,18 triliun," beber Leo.
Ketua Korwil Gerakan Jalan Lurus (GJL) Sejabodetabek itu juga mempertanyakan kemajuan penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) atas perkara tersebut, yang sudah dimulai sejak September 2023.
"Sampai sekarang belum ada status tersangkanya. Apakah Jaksa Agung berani mentersangkakan perusahaan besar yang sudah terlibat?" tanyanya.
Leo juga menyoroti perlakuan terhadap JS selama proses hukum. Meski berkas kasusnya telah dinyatakan lengkap (P21) pada 17 Desember 2025 dan sidang pertama telah digelar 8 Januari 2026, JS masih ditahan di sel tahanan (strapsel) Polda Riau.
"Harusnya sejak 17 Desember 2025 JS sudah layak dipindahkan ke rumah tahanan (rutan) karena dia mempunyai hak kemerdekaan," ucap Leo.
Menurut Leo, alasan penegak hukum tidak memindahkan penahanan JS ke rumah tahanan (Rutan) dikarenakan telah terjadi over kapasitas terkesan tidak fair.
"Kalau memang benar over kapasitas, mengapa puluhan tahanan lain sudah dipindahkan, sementara JS sendiri masih di strapsel Polda Riau? Negeri ini sudah bobrok! Pejabat institusi sudah kehilangan kejujuran," cetusnya.
Ia mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Riau dan meminta Ombudsman RI, Komnas HAM, serta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI memeriksa jaksa penanganan kasus JS. "Periksa jaksa yang tengah menangani kasus dugaan pemerasan JS," tegas Leo.
Mantan Aktivis Eksponen Angkatan '66 itu juga mengaitkan kasus ini dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di Karawang pada 7 Januari 2026, yang menegaskan komitmen memberantas korupsi dan mafia lahan. Presiden disebutkan menyatakan Jampidsus bersiap menyita 4-5 juta hektare lahan sawit bermasalah pada 2026.
"Presiden menyebut para pengusaha tersebut sudah terlalu lama merasa aman karena merasa bisa menyuap oknum aparat dan pejabat negara," ujar Leo menirukan.
Namun, Leo meminta tindakan itu tidak sekadar penyitaan. Lahan perusahaan-perusahaan yang akan disita juga harus transparan soal pajak perusahaan yang telah merugikan negara.
Ia berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian pada kasus JS. "Saya meminta kepada Presiden Prabowo untuk meminta keadilan terhadap JS, karena ia sudah membantu negara dengan mengungkap sejumlah perusahaan sawit ilegal dan korupsi lainnya selama ini," tambahnya.
Leo menutup pernyataannya dengan dukungan pada cita-cita pemerintah, namun menekankan pentingnya negara melindungi aktivis kebenaran. "Kita mendukung astacita Presiden Prabowo. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat kecil dan aktivis yang telah menyuarakan kebenaran, tidak ada berpihakan terhadap perusahaan besar yang sudah merugikan negara," tutupnya.
Menurut keterangan yang di konfirmasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, melalui Humas Kejati Riau, Zikrullah menjelaskan alasan JS tak kunjung dipindahkan. Pihaknya menyebutkan adanya proses hukum lain oleh JS yang sedang berjalan.
"Alasan belum pindah karena masih ada pengembangan penyidikan terkait buku nikah palsu. Untuk memudahkan pengembangan perkara, jadi tahanan tetap dititipkan di Tahti Polda Riau. Tahti polda Riau juga merupakan Rutan yang diakui oleh Negara," pungkasnya.
Komentar Via Facebook :