Home › Korupsi › Warga Ajukan Permohonan Informasi ke Kejati Riau, Minta Penjelasan Dugaan Restorative Justice di Kasus Korupsi PT SPRH
Warga Ajukan Permohonan Informasi ke Kejati Riau, Minta Penjelasan Dugaan Restorative Justice di Kasus Korupsi PT SPRH
Fadil Saputra
SEROJANEWS.COM, PEKANBARU – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) kembali menyedot perhatian publik. Seorang warga bernama Padil Saputra resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan Tinggi Riau terkait penanganan perkara tersebut.
Permohonan itu diajukan pada Jumat, 22 Mei 2026. Dalam suratnya, Padil meminta penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam penanganan dugaan korupsi PT SPRH, termasuk soal penerapan konsep restorative justice serta pengembalian kerugian negara.
Padil menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penegakan hukum. Ia juga ingin memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Sebagai masyarakat, kita memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, khususnya terkait penanganan perkara yang menjadi perhatian publik," tulis Padil dalam surat permohonannya.
Selain meminta penjelasan resmi, Padil juga meminta salinan dokumen terkait pertimbangan hukum tidak ditetapkannya pihak tertentu sebagai tersangka, serta dokumen mengenai pengembalian uang yang sempat diberitakan media massa.
Dalam permohonannya, ia menyoroti ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi.
Padil juga meminta penjelasan dari PPID Kejati Riau mengenai sejauh mana konsep restorative justice dapat diterapkan dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia.
Menurut Padil, keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai proses penegakan hukum. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat menghindarkan publik dari informasi simpang siur yang beredar.
Permohonan informasi tersebut diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah regulasi lain yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. (FadilS)
Komentar Via Facebook :