Home › Daerah › Humas Polda Riau Alergi Media dan Wartawan
Humas Polda Riau Alergi Media dan Wartawan
Bid Humas Polda Riau
SEROJANEWS.COM, PEKANBARU – Gelombang kekecewaan melanda komunitas pers di Provinsi Riau menyusul dugaan praktik diskriminatif dalam pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polda Riau. Para jurnalis menilai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dinilai kurang komunikatif dan sulit diakses, sehingga menghambat kinerja jurnalistik di lapangan.
Keluhan utama para wartawan adalah adanya perbedaan perlakuan dalam merespons konfirmasi dari media. Pejabat Utama (PJU) di jajaran Polda Riau dinilai hanya bersedia melayani jurnalis dari media-media nasional, sementara wartawan lokal kerap terabaikan.
"Ketika kami kesulitan mendapatkan konfirmasi dari Polres, biasanya kami menghubungi Kabid Humas. Harapan kami tentu mendapatkan penjelasan atau bantuan untuk menjembatani komunikasi. Tetapi sering terjadi justru kami diminta kembali menghubungi pihak yang bersangkutan," ungkap Defri Candra, seorang wartawan lokal sebagaimana dikutip, Sabtu (20/6/2026).
Sikap tertutup ini dinilai sangat menyulitkan tugas-tugas jurnalistik, terutama dalam verifikasi pada sebuah pemberitaan sebelum disebarluaskan ke publik. Humas yang seharusnya menjadi fasilitator komunikasi justru dinilai memperkeruh situasi.
"Kami merasa ada perbedaan perlakuan. Bahkan pernah terucap bahwa Humas lebih cocok berkomunikasi dengan media nasional. Tentu pernyataan seperti itu membuat kami sebagai media lokal merasa kurang dihargai," tambah Defri.
Sikap tertutup ini dinilai melanggar prinsip transparansi, mengingat keterbukaan informasi publik menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Padahal, peran media lokal sangat strategis untuk menjangkau informasi hingga ke pelosok Riau.
Bahkan sikap tertutup dari humas Polisi ini memicu gelombang protes puluhan jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Mitra Polda Riau (WMPR). Tindakan itu menyusul kabar duka dari dunia pers, di mana seorang wartawan media pusat berinisial W dipecat secara sepihak oleh perusahaannya.
Pemecatan tersebut berawal dari tindakan Kombes Pandra yang mempertanyakan status W sebagai wartawan media nasional. Lebih lanjut, ia mengirimkan tangkapan layar bukti transfer uang tersebut senilai Rp300 ribu pemimpin redaksi media tempat W bekerja.
"Screenshot ini dikirim Pak Kabid sebagai bentuk empati karena W sedang sakit. Namun kebijakan ketat di perusahaan televisi nasional melarang jurnalis menerima uang dari narasumber. Akibatnya W langsung dipecat, padahal ia tak pernah meminta bantuan," jelas Afiat Ananda, perwakilan jurnalis di Pekanbaru.
Afiat menambahkan, mereka sepakat mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada humas Polda Riau. Uang tersebut dikumpul dari rekan-rekan lainnya sebagai bentuk simpati dan protes atas nasib yang menimpa W.
Di hadapan para jurnalis, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad langsung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pandra bersumpah demi Allah tidak memiliki niat buruk untuk membuat W kehilangan pekerjaannya. Pandra berkilah bahwa niatnya hanya menanyakan keabsahan status W sebagai koresponden resmi di media nasional.
Meski permintaan maaf telah disampaikan, kekecewaan komunitas jurnalis lokal tetap mendalam. Selain kasus W, Pandra juga dinilai sangat sulit dikonfirmasi terkait kasus-kasus viral yang ditangani Polda Riau. Hal itu kerap dialami jurnalis lokal ketika mengkonfirmasi sebuah berita. Hal ini memperkuat Polda Riau terlihat membatasi ruang terhadap media dan kritik terhadap jurnalis.
Para pewarta di Riau mendesak secara tegas agar Kabid Humas Polda Riau dicopot dan diganti dengan figur yang lebih profesional serta paham esensi kebebasan pers. Pola komunikasi ini diharapkan demi mengembalikan kemitraan yang sehat, profesional, dan saling menghormati.
"Mohon maaf Pak Kabid, sebelum Pak Kabid tugas di sini, teman-teman sudah ada di Polda. Seandainya komunikasi Pak Kabid itu bagus dengan teman-teman, Pak Kabid mungkin tidak akan pernah menanyakan langsung ke atasan," pungkas seorang wartawan media online nasional sekaligus penggagas WAG WMPR Plus.
Komentar Via Facebook :